PALOPO – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang meminta jurnalis “lebih galak” dalam mengawasi ekonomi dinilai bertolak belakang dengan fakta di lapangan, khususnya di Sulawesi Selatan. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) justru kesulitan memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) akibat seleksi bank yang terlalu ketat dan habisnya kuota penyaluran.
Ketua Badan Otonom Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (Banom AMJI-RI), Muh Rafii, menyorot tajam kesenjangan kebijakan pusat dan pelaksanaannya di Luwu Raya.
“Kesenjangan perbankan dalam mendukung usaha di daerah sangat lemah. Kuota KUR terbatas, seleksi calon nasabah sangat ketat, dan terkesan bank masih takut memberikan akses modal bagi usaha kecil,” tegas Rafii, Selasa (18/11/2025).
Baca juga: AMJI-RI Kecam Proyek WC Rp170 Juta di Luwu Timur: Soroti Ketidakseimbangan Nilai dan Fisik Bangunan
Menurut laporan yang diterima AMJI-RI, sejumlah bank di Palopo beralasan kuota KUR telah habis, memaksa pelaku usaha mikro dan kecil menunda pengembangan bisnis mereka. Rafii menduga bank-bank di daerah lebih mengutamakan nasabah prioritas ketimbang UMKM yang paling membutuhkan dukungan modal.
“Jika bank hanya fokus pada nasabah mapan, jangan heran ekonomi daerah lesu. Ini berlawanan dengan penekanan Pak Purbaya agar perbankan pro UMKM. Verifikasi dan seleksi di lapangan terlalu menyulitkan,” tambahnya.
Rafii menilai kondisi ini mengkhianati amanat UUD 1945 dan Pancasila sila kelima tentang keadilan sosial.
“Jika akses KUR saja tidak berimbang dan rakyat kecil justru disampingkan, bagaimana mungkin ekonomi daerah akan tumbuh?”
AMJI-RI Minta Transparansi Data KUR
Menanggapi persoalan serius ini, AMJI-RI berencana bersurat langsung ke Menteri Keuangan.
“AMJI-RI akan meminta data transparan mengenai kuota KUR untuk rakyat kecil di Luwu Raya dan mengapa aksesnya begitu sulit. Kami ingin memastikan bank di daerah benar-benar menjalankan kebijakan pro UMKM, bukan hanya berpihak pada nasabah yang sudah mapan,” pungkasnya. (FSL)
