SOPPENG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng, Hj. Andi Wahda, S.E., dari Fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan (Dapil) I Kecamatan Lalabata, menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait infrastruktur dasar.
Dalam kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 yang dilaksanakan di kediamannya di Jalan Kayangan, Soppeng, antusiasme masyarakat terlihat jelas. Sekitar 300 warga memadati lokasi, membuktikan tingginya harapan publik terhadap perwakilan mereka di lembaga legislatif.
Sebagai wakil rakyat di periode ketiganya, Hj. Andi Wahda memprioritaskan penyerapan usulan yang disampaikan langsung oleh konstituennya. Dua isu mendesak yang mendominasi pertemuan adalah pengadaan tempat/bak sampah dan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Menanggapi usulan kebersihan, Hj. Andi Wahda menyampaikan kabar baik.
“Kami tidak menunggu lama. Hal ini sudah kami koordinasikan langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dalam hitungan hari, petugas kebersihan akan segera bergerak mengangkut sampah di wilayah ini,” tegasnya, Senin (8/12/2025).
Untuk menjamin kelancaran penanganan sampah, ia menghimbau warga untuk sementara menyediakan wadah penampungan mandiri (seperti kantong plastik atau ember) agar memudahkan petugas. Namun, dirinya memastikan bahwa ke depan, bak sampah khusus akan segera disiapkan.
Lokasi prioritas pengadaan bak sampah berada di daerah Kubba dan Jerae (total 10 titik).
Tak hanya kebersihan, aspirasi akan penerangan jalan juga direspons dengan cepat. Hj. Andi Wahda menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk merealisasikan pemasangan PJU. Usulan krusial ini mencakup 10 titik di ruas jalan dari Pertigaan Tujuh Wali-Wali hingga Lempa, serta 2 titik tambahan di Jerae.
“Kami sangat mengapresiasi usulan yang konstruktif ini. Ini adalah suara rakyat yang harus kami perjuangkan. Kami pastikan aspirasi ini akan menjadi program prioritas yang segera kami dorong ke meja Dewan,” tutup Hj. Andi Wahda, menegaskan perannya sebagai jembatan antara rakyat dan kebijakan pemerintah. (FSL)
