LUWU – Ketua Badan Kajian dan Pengawasan Pembangunan Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (BKPP AMJI-RI), Muh. Rafi, menyampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperkuat monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Ia menilai, langkah tersebut penting untuk memastikan setiap program yang direncanakan dapat berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Muh. Rafi, evaluasi pembangunan tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi juga harus mampu mengukur kualitas pelaksanaan program, ketepatan sasaran, serta dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.
Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi dan pusat, untuk terus memperkuat koordinasi dan menyelaraskan program prioritas agar pelaksanaan pembangunan berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan.
“Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan. Kita tentu mendukung setiap upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan, tetapi yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Muh. Rafi, Kamis (22/10/2026).
Ia juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi, keakuratan data, dan pertanggungjawaban pelaksanaan program harus menjadi perhatian bersama. Dengan data yang valid dan evaluasi yang objektif, pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai kendala sejak dini, menentukan langkah perbaikan, serta menggunakan anggaran secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat yang menaruh perhatian terhadap kajian dan pengawasan pembangunan, BKPP AMJI-RI, lanjutnya, mendorong agar hasil evaluasi tidak berhenti pada rekomendasi tertulis, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah konkret yang memiliki indikator keberhasilan, penanggung jawab, dan batas waktu pelaksanaan yang jelas.
Muh. Rafi berharap forum koordinasi tersebut dapat memperkuat sinergi antarpemerintah daerah sekaligus membangun budaya evaluasi yang berorientasi pada hasil. Ia juga mendorong agar pengawasan pembangunan dilaksanakan secara konstruktif dan profesional, dengan mengedepankan data, fakta, serta kepentingan masyarakat.
“Pembangunan yang baik bukan hanya tentang seberapa besar anggaran yang direalisasikan, melainkan seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat. Karena itu, evaluasi harus menjadi instrumen perbaikan, bukan sekadar rutinitas administratif. Kami mendukung langkah-langkah positif pemerintah dan berharap setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti secara konsisten,” tambahnya.
Dukungan tersebut disampaikan seiring pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan yang berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Luwu, Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini sekaligus membahas persiapan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2025–2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu, Muh. Rudi, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi pembangunan perlu diarahkan untuk mengukur hasil pelaksanaan program, bukan semata-mata melihat realisasi anggaran.
Menurut Muh. Rudi, evaluasi harus mampu menunjukkan sejauh mana program pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hasil evaluasi harus didukung data yang akurat dan objektif agar dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan serta langkah perbaikan pembangunan.
“Jika perencanaan adalah kompas, maka monitoring dan evaluasi adalah cermin. Kompas menunjukkan arah, sedangkan cermin menunjukkan apakah kita sudah berada di jalur yang benar. Kita tidak datang hanya untuk melaporkan berapa anggaran terserap, tetapi juga untuk menjawab apakah pembangunan ini benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Muh. Rudi.
Sekda Luwu juga menyoroti pentingnya penyelarasan program strategis nasional dengan prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, kualitas data yang dapat dipertanggungjawabkan dan penyusunan tindak lanjut yang terukur merupakan bagian penting dalam proses evaluasi.
Ia meminta agar setiap rekomendasi yang dihasilkan memiliki kejelasan mengenai langkah yang harus dilakukan, pihak yang bertanggung jawab, serta batas waktu pelaksanaannya sehingga proses perbaikan dapat dipantau secara sistematis.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Yanuar Fad, yang mewakili kepala badan, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
Yanuar menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pembangunan, baik dari sisi fisik maupun keuangan. Proses ini juga menjadi sarana untuk mendeteksi hambatan sejak dini sehingga langkah penanganan dapat disiapkan sesuai kebutuhan.
Ia menekankan bahwa program pembangunan kabupaten/kota perlu diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat, termasuk program strategis nasional serta arahan Presiden.
Menurutnya, keselarasan perencanaan dan pelaksanaan program diperlukan agar pemanfaatan sumber daya dan anggaran dapat menghasilkan keluaran serta dampak pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan.
Dalam rapat tersebut, terdapat empat agenda utama yang dibahas, yakni evaluasi capaian indikator kinerja pembangunan daerah, penyelarasan program strategis daerah dengan arahan Presiden, identifikasi hambatan dan isu strategis, serta penyusunan rencana tindak lanjut.
Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang aplikatif, termasuk mengidentifikasi kebutuhan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk mengatasi berbagai kendala pelaksanaan pembangunan di daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bapperida Kabupaten Luwu, Muh. Arsal, Yanuar Fad selaku perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, serta perwakilan Bappelitbangda/Bapperida kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan evaluasi pembangunan dapat semakin memperkuat kualitas perencanaan, meningkatkan akurasi data, mempercepat penyelesaian kendala, serta mempererat koordinasi antarpemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
