TAKALAR – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Takalar mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Bencana Daerah pada Kamis (12/11/2026).
Pembahasan perdana ini digelar setelah Pansus resmi dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD Takalar di Lantai II Gedung DPRD Takalar pada Rabu (11/11/2026). Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal, dan dihadiri Wakil Bupati Takalar, H. Hengky Yasin, yang mewakili Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye.
Anggota DPRD Takalar dari Fraksi PKB yang tergabung dalam keanggotaan Pansus, H. Hilal Hamzah Hisbul Sajadah, menegaskan bahwa pembahasan Ranperda ini tidak boleh sekadar menjadi formalitas demi mengejar target penetapan pada Desember 2026.
“Jangan sampai perda ini hanya jadi dokumen di atas kertas. Begitu bencana datang, kita tetap kelabakan karena tidak ada anggaran, tidak ada peralatan, dan tidak ada sistem peringatan dini yang jelas,” tegas pria yang akrab disapa H. Muda tersebut.
Dalam pembahasan itu, Hilal menekankan tiga poin krusial yang wajib diakomodasi dalam Ranperda:
1. Lindungi Warga Pesisir, Jangan Tunggu Korban
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 yang meliputi Kecamatan Galesong dan Galesong Utara, Hilal menekankan bahwa kawasan pesisir Takalar merupakan wilayah paling rawan bencana.
Abrasi pantai, gelombang pasang, banjir rob, hingga angin kencang hampir setiap tahun mengancam permukiman warga di Galesong, Galesong Utara, sampai Sanrobone.
“Warga Galesong itu setiap musim angin barat selalu waswas karena rumahnya terancam abrasi. Kalau Ranperda ini tidak mengatur secara jelas soal mitigasi abrasi dan relokasi warga terdampak, untuk apa kita buat perda?” ujarnya.
Ia juga meminta agar Ranperda mengatur secara tegas pemetaan wilayah rawan bencana, jalur evakuasi, serta titik kumpul yang benar-benar dipahami oleh masyarakat luas, bukan hanya diketahui oleh pemerintah.
2. Anggaran dan Logistik Harus Jelas, Bukan Sekadar Janji
Hilal turut menyoroti aspek pendanaan. Menurutnya, penanganan bencana selama ini kerap terhambat akibat ketiadaan alokasi dana cadangan yang jelas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau ada bencana, baru kita sibuk cari anggaran. Harusnya di Ranperda ini sudah diatur berapa besaran dana siaga bencana, bagaimana mekanisme pencairannya agar cepat, dan siapa yang bertanggung jawab. Penanganan bencana tidak bisa menunggu proses administrasi yang berbelit-belit,” tegas anggota Komisi I DPRD Takalar itu.
Selain anggaran, ia mendesak agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Takalar diperkuat dari sisi personel, peralatan, hingga ketersediaan gudang logistik. Ia mengingatkan jangan sampai saat banjir melanda, BPBD justru kekurangan perahu karet, tenda darurat, maupun stok makanan siap saji.
3. Libatkan Masyarakat dan Relawan, Jangan Hanya Pemerintah
Poin ketiga yang menjadi perhatian Hilal adalah pelibatan aktif masyarakat. Pihak yang pertama kali berhadapan langsung dengan situasi bencana adalah warga di lokasi kejadian.
Oleh karena itu, Ranperda dinilai wajib mengatur pembentukan dan pelatihan relawan bencana di tingkat desa dan kelurahan, penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana), serta pemberdayaan kelompok masyarakat siaga bencana.
“Pemerintah tidak akan mampu bekerja sendiri saat bencana besar terjadi. Relawan di desa harus dilatih, dibekali pengetahuan mitigasi, dan diberikan perlindungan karena mereka adalah garda terdepan,” kata Hilal.
Di akhir penyampaiannya, Hilal juga menggarisbawahi pentingnya edukasi kebencanaan sejak dini serta sosialisasi sistem peringatan dini secara merata kepada kelompok rentan, khususnya para nelayan dan petani. (HSN)
