JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI. Pengunduran diri tersebut dilakukan usai Gibran bertemu langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Di mana, pertemuan tersebut berlangsung di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).
Diketahui, Prabowo baru saja melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer oleh warga setempat serta meresmikan Masjid Giok Baitul A’la dan Sekolah Rakyat.
Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi membenarkan informasi tersebut.
“Betul,” kata Budi Arie dalam pesan singkat, Jakarta, Rabu (11/11).
Adapun, kabar pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden RI mencuat sejak kemarin, Selasa (10/11). Ia bertemu dengan Prabowo untuk mengajukan pengunduran dirinya.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
Dalam pertemuan tersebut, Prasetyo juga membenarkan adanya pengajuan Gibran mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden saat ini. Alasan pengunduran diri tersebut pun tidak lepas dari berbagai polemik yang ada.
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” jelasnya.
Kendati demikian, saat itu Prabowo belum menyatakan menerima maupun menolak usulan tersebut.
Ditemui di kantornya kemarin, Gibran mengungkapkan bahwa kepala negara memberikan banyak masukan konstruktif untuk menghadapi dinamika politik yang menerpa dirinya belakangan ini.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” tutur Gibran di Istana Wapres.
Selain itu, Gibran kala itu juga menyatakan bakal berkoordinasi secara intensif dengan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna menyiapkan langkah peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. (TIM)
