JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lebih baik mengundurkan diri ketimbang harus menghadapi proses pemakzulan.
Menurut Mahfud, langkah pengunduran diri akan membuat persoalan politik yang tengah bergulir dapat diselesaikan secara lebih cepat tanpa menimbulkan kegaduhan berkepanjangan.
“Menurut saya, demi kepentingan bangsa dan negara, akan lebih cepat dan soft kalau beliau meminta mengundurkan diri saja,” ujar Mahfud dalam siaran ulang saluran YouTube miliknya, Terus Terang, dikutip Rabu (11/11/2026).
Mahfud menjelaskan, mekanisme pemakzulan justru berpotensi memicu kegaduhan baru di tengah masyarakat karena latar belakang persoalan akan dibuka kembali dalam forum politik.
“Tidak usah gaduh dan tidak usah saling menelanjangi. Sebab, kalau lewat pemakzulan, itu ramai lagi, dikuliti lagi alasannya, latar belakangnya dibuka lagi, dan gaduh lagi di luar. Ya sudah, mundur saja, itu lebih terhormat,” tuturnya.
Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa wacana pemakzulan di parlemen tetap berhak berjalan selama surat pengunduran diri belum disampaikan secara resmi oleh Gibran. Menurutnya, kedua proses tersebut bisa saja berlangsung secara paralel.
“Pilihannya mundur atau dimakzulkan. Kalau tidak mundur, tentu proses pemakzulan harus tetap berjalan. Hak menyatakan pendapat sudah mulai diajukan oleh anggota-anggota DPR dan beberapa fraksi,” ucapnya.
Ia menambahkan, proses pemakzulan di DPR otomatis akan gugur apabila surat pengunduran diri dari Gibran telah resmi diserahkan.
“Begitu surat pengunduran diri masuk dalam proses tersebut, semua mekanisme beralih ke pembahasan pemberhentian karena mengundurkan diri,” jelas Mahfud.
Di sisi lain, Mahfud menilai Presiden Prabowo Subianto tidak perlu ikut terseret dalam persoalan ini. Ia menolak gagasan yang menyebut pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan sekaligus, karena Prabowo dianggap tidak memiliki permasalahan yang sama.
“Pikiran itu terlalu jauh, sekalian ganti dua-duanya. Pihak yang menyuarakan itu tentu ingin menghentikan proses pengunduran ini karena pasti ditolak oleh seluruh partai politik. Pak Prabowo tidak memiliki masalah ijazah, dan itu terbukti dari seluruh perjalanan karirnya yang selalu melampirkan berkas resmi tanpa ada gugatan,” terangnya.
Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka dikabarkan berniat mengundurkan diri dari jabatannya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu telah menyampaikan niatannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11).
“Pak Wapres melakukan pertemuan dengan Presiden selama kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan tersebut, Wapres menyampaikan niat untuk mengundurkan diri guna menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers. (HZR/TIM)
