WAJO – Ada pemandangan yang jauh lebih menarik untuk diselidiki daripada sekadar laga di arena Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Wajo-Bone 2026. Ini bukan lagi soal siapa yang memborong medali atau mencetak rekor kemenangan, melainkan tentang ke mana aliran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) panitia kontingen Kabupaten Takalar sebenarnya bermuara.
Ironisnya, panitia yang secara legal tercantum dalam Surat Keputusan (SK) justru dikabarkan tidak ditemukan dalam daftar penerima SPPD. Sebuah kondisi yang memicu pertanyaan menggelitik:
Untuk apa SK penugasan diterbitkan jika hak orang yang namanya tercantum di dalamnya justru dihilangkan?
Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya dugaan kuat pengalihan hak SPPD milik salah seorang panitia berinisial (###) kepada pihak luar. Parahnya, pihak yang disinyalir menerima dana tersebut diduga tidak tercantum dalam SK kepanitiaan, bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di lokasi Porprov.
Jika dugaan ini valid, persoalan tersebut tentu bukan sekadar kekeliruan administrasi biasa. SPPD bukanlah hadiah undian, bukan pula fasilitas lelang yang bebas berpindah tangan atas dasar kedekatan atau keputusan sepihak oknum tertentu.
Lebih jauh, tercium indikasi keterlibatan oknum petinggi internal KONI Takalar dalam proses pengalihan ini. Hal yang sepatutnya dijawab terang-benderang melalui pembuktian dokumen dan klarifikasi terbuka, bukan dibiarkan menguap menjadi wacana liar.
Nama Dicantumkan, Hak Dirampas
“SK ada, orangnya ada, tetapi SPPD-nya entah ke mana.”
Begitulah ironi yang kini menyita perhatian publik. Dalam tata kelola birokrasi, SK adalah legitimasi penugasan. Namun, ketika hak finansial penugasan tersebut menguap, publik berhak mempertanyakan: apakah nama panitia hanya dimanfaatkan untuk menyempurnakan syarat administrasi, sementara anggarannya dijadikan ajang bagi-bagi fasilitas bagi pihak tak berhak?
Porprov seharusnya menjadi panggung dedikasi bagi atlet, ofisial, dan panitia yang bekerja di lapangan—bukan pertunjukan sulap administrasi yang membingungkan.
Kini, publik menunggu ketegasan dan akuntabilitas dari internal KONI Takalar, khususnya pemegang kewenangan pencairan anggaran SPPD:
Apakah benar terjadi pengalihan hak SPPD atas nama (###)?
Siapa yang mengusulkan, siapa yang menyetujui, dan atas dasar administrasi apa pihak luar bisa menikmati hak tersebut?
Semua tuduhan ini wajib dijawab secara transparan lewat pembukaan dokumen penerima SPPD, surat tugas, serta bukti pertanggungjawaban keuangan (SPJ).
Olahraga mengajarkan nilai kejujuran, sportivitas, dan transparansi. Sayangnya, prinsip tersebut seolah pudar ketika berhadapan dengan tata kelola anggaran.
Sangat ironis ketika para atlet diminta berdarah-darah mengharumkan nama daerah di arena, sementara di balik layar justru ada oknum yang sibuk bertanding memperebutkan hak yang bukan miliknya.
Hingga berita ini ditayamgkan, redaksi JURNAL membuka ruang klarifikasi/tanggapan kepada pihak terkait, demi menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan UUD Pers No. 40 Tahun 1999. (*)
