TAKALAR – Nasib ratusan petani jagung di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yang terancam merugi akibat anjloknya harga jual hasil panen akhirnya mendapat perhatian serius DPRD Takalar.
Dewan memastikan akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Perum Bulog, instansi pemerintah terkait, para pengusaha, serta perwakilan petani untuk mencari solusi atas merosotnya harga komoditas tersebut.
Rencana itu disampaikan setelah ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Petani Takalar (APT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Takalar, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Senin (16/11/2026).
Baca juga: Harga Jagung Anjlok, Aliansi Petani Takalar Gelar Unjuk Rasa di Depan Kantor DPRD
Dalam aksi tersebut, para petani secara bergantian menyampaikan orasi dan membentangkan spanduk berisi tuntutan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret menyelamatkan harga jagung di tingkat petani. Salah satu spanduk yang menarik perhatian bertuliskan, “Aliansi Petani Takalar: Kembalikan Harga Jagung, Copot Menteri Pertanian”.
Para petani menilai penurunan harga menjelang masa panen telah menempatkan mereka pada posisi sulit. Pasalnya, biaya produksi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan harga jual yang diterima.
Salah seorang orator, Aditiya Cokas, menegaskan pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat kondisi yang dialami petani di Takalar. Ia juga mempertanyakan disparitas harga jagung di Takalar dengan sejumlah daerah di wilayah utara Sulawesi Selatan yang dinilai masih relatif normal.
“Kami datang dengan hati nurani. Pemerintah tidak boleh tutup mata terhadap kondisi harga jagung di Kabupaten Takalar,” tegasnya.
Senada dengan itu, Takifal Mursalim menyebut anjloknya harga jagung telah memukul pendapatan masyarakat. Ia memastikan perjuangan untuk mendapatkan harga layak tidak akan berhenti sebelum ada penyelesaian.
“Harga jagung yang anjlok per hari ini tentunya sangat merugikan masyarakat petani. Kami akan terus melakukan perlawanan dan perjuangan agar harga jagung dapat kembali sesuai harapan petani di Kabupaten Takalar,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan petani, Daeng Lalang, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi pasar yang dinilai tidak berpihak kepada petani. Menurutnya, petani telah mengorbankan tenaga, waktu, dan biaya untuk mengelola lahan hingga masa panen, tetapi justru dihadapkan pada harga yang merosot tajam saat hasil produksi hendak dijual.
“Kehadiran kita di sini untuk menyampaikan aspirasi atas ketidakadilan yang dialami para petani jagung di Kabupaten Takalar. Justru pada saat kita ingin memetik hasilnya, kita dihadapkan pada ketidakadilan harga,” ungkapnya.
Daeng Lalang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan segera mengambil langkah penyelesaian. Sebab, masa panen jagung di Takalar tergolong singkat, yakni hanya sekitar 15 hingga 20 hari.
“Carikan solusinya untuk harga jagung karena masa panen di Takalar itu hanya berkisar 15 sampai 20 hari, Pak. Jika keputusan mengenai harga ini terlambat, maka tidak ada lagi artinya bagi kami masyarakat petani jagung di Kabupaten Takalar,” harapnya.
Merespons tuntutan tersebut, sejumlah anggota DPRD Takalar turun langsung menemui massa aksi. Mereka di antaranya Wakil Ketua I DPRD Takalar H. Fadel Achmad, Ketua Komisi II H. Dahlan Beta (Fraksi PKB), Ichsan Ariansyah Muchtar (Partai Hanura), H. Syarif Tinri (Fraksi NasDem), Nasrun Natsir (Fraksi Gerindra), serta Ibrahim Lotteng (Fraksi PKS).
Ketua Komisi II DPRD Takalar, Dahlan Beta, mengungkapkan terdapat dua persoalan utama yang dikeluhkan petani, yakni anjloknya harga jagung secara tiba-tiba dan penutupan gudang yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
“Kalau menurut keresahan mereka, persoalannya adalah harga jagung yang tiba-tiba anjlok. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, kemudian gudang langsung ditutup. Itu yang menjadi masalah sehingga mereka datang mengadu ke DPRD,” jelas Dahlan.
Ia menegaskan DPRD tidak ingin aspirasi petani berhenti sebatas penerimaan tuntutan. Pihaknya berkomitmen menindaklanjuti persoalan tersebut melalui RDP dengan melibatkan pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan tata niaga jagung.
“Insyaallah dalam waktu dekat, kalau tidak besok, kita sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan menghadirkan dinas terkait maupun pengusaha yang mendukung kegiatan mereka,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, keterlibatan Perum Bulog diharapkan dapat membantu mengurai persoalan penyerapan hasil panen dan mekanisme tata niaga jagung di tingkat petani.
Diketahui, harga jagung di tingkat petani Takalar saat ini merosot ke kisaran Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram. Angka tersebut dinilai sangat memberatkan, terutama bagi petani yang harus segera menjual hasil panen akibat keterbatasan fasilitas penyimpanan dan masa panen yang singkat.
Petani berharap RDP yang digelar DPRD Takalar mampu menghadirkan penjelasan komprehensif dari Bulog, pemerintah daerah, instansi teknis, serta para pengusaha terkait penyebab anjloknya harga. Lebih dari itu, mereka menuntut adanya kepastian pasar, penyerapan hasil panen, dan kebijakan perlindungan bagi petani.
Kini, harapan ratusan petani jagung tertuju pada langkah konkret DPRD Takalar. Mereka menanti agar rencana RDP tidak sekadar menjadi forum mendengarkan keluhan, tetapi benar-benar melahirkan solusi nyata sebelum masa panen berakhir dan kerugian kian meluas. (HSN)
















