MAKASSAR – Ketua Koalisi Integritas Indonesia (KITA INDONESIA), Andi Lulung, menyampaikan apresiasi atas langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan yang menelusuri dugaan penyimpangan pengadaan dan penyaluran bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.
Di balik apresiasi tersebut, Lulung—yang akrab disapa Panglima—mendorong Kejati Sulsel memberikan perhatian khusus terhadap perkara bantuan Alsintan berupa handsprayer di Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2022 dan 2023 yang sebelumnya dihentikan penyelidikannya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng.
Menurut Lulung, penghentian penyelidikan itu tidak seharusnya membuat pertanyaan mengenai proses pengadaan dan distribusi bantuan berhenti begitu saja.
“Langkah Kejati Sulsel menelusuri bantuan Alsintan di berbagai daerah patut kami apresiasi. Namun, kami juga berharap Kejati tidak melupakan perkara Alsintan Soppeng yang sebelumnya dihentikan oleh Kejari. Kami mendorong agar perkara tersebut ditelaah kembali secara objektif dan menyeluruh,” ujar Lulung di Makassar, Kamis (19/11/2026).
Kejari Soppeng resmi menghentikan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan handsprayer tahun anggaran 2022 dan 2023 pada 19 Desember 2025. Informasi penghentian tersebut baru disampaikan kepada publik oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Soppeng, Nazamuddin, pada Maret 2026.
Dalam penjelasannya kepada publik, Kejari Soppeng menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana korupsi. Meski demikian, dalam penyelidikan ditemukan kekurangan distribusi sebanyak 114 unit handsprayer.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian mengembalikan nilai kekurangan tersebut sebesar Rp91,6 juta ke kas negara. Kejari menyampaikan bahwa pemulihan kerugian itu telah memenuhi kepentingan umum sehingga perkara tidak dilanjutkan.
Menanggapi hal tersebut, Lulung mempertanyakan apakah pengembalian dana itu sudah menjawab seluruh persoalan pengadaan dan distribusi bantuan kepada kelompok tani.
“Kalau dalam proses penyelidikan ditemukan kekurangan distribusi, tentu ada sejumlah pertanyaan yang harus dijelaskan. Bagaimana kekurangan itu terjadi? Bagaimana proses penyalurannya? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah seluruh kelompok tani penerima sudah diverifikasi? Ini yang menurut kami perlu ditelaah lebih lanjut,” tegasnya.
Lulung menekankan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi.
Karena itu, ia meminta Kejati Sulsel tidak hanya melihat persoalan dari sisi pengembalian uang, tetapi juga menelusuri keseluruhan proses pengadaan, administrasi, distribusi, dan pertanggungjawaban bantuan.
Soroti Keterkaitan HS Saat Menjabat Anggota DPRD Sulsel
Lebih lanjut, Lulung meminta agar penelusuran mencakup seluruh pihak yang berkaitan dengan program bantuan tersebut, termasuk informasi mengenai HS yang saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan dan kini menjabat sebagai Bupati Soppeng.
Menurutnya, posisi dan keterkaitan pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan perlu diklarifikasi berdasarkan fakta dan bukti, bukan asumsi atau persepsi publik.
“Kami meminta agar semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses bantuan ini ditelusuri secara profesional. Termasuk bagaimana posisi dan keterkaitan HS ketika masih menjabat sebagai anggota DPRD Sulsel. Kami tidak ingin mendahului proses hukum, tetapi semua informasi yang relevan harus diperiksa secara terbuka,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa perkara Alsintan Soppeng tahun anggaran 2022 dan 2023 harus dibedakan dari penyelidikan Kejati Sulsel pada November 2026 mengenai dugaan penyimpangan bantuan Alsintan Kementerian Pertanian periode 2024–2025.
Meski berbeda program dan periode anggaran, menurut Lulung, momentum penelusuran bantuan Alsintan secara lebih luas dapat menjadi kesempatan bagi Kejati untuk menelaah informasi dan persoalan yang sebelumnya belum memperoleh penjelasan memadai.
Siap Kawal Kejati Sulsel, Tak Menutup Kemungkinan Gelar Demonstrasi
Lulung menegaskan KITA INDONESIA akan terus mengawal perkembangan penanganan persoalan bantuan Alsintan tersebut.
Ia bahkan menyatakan tidak menutup kemungkinan mengerahkan massa untuk berdemonstrasi apabila diperlukan sebagai bentuk tekanan publik agar Kejati Sulsel memberikan perhatian serius terhadap penelaahan perkara Alsintan Soppeng.
“Kami akan mengawal. Jika diperlukan, kami siap menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi untuk mendesak Kejati Sulsel agar serius menelaah persoalan ini. Ini menyangkut bantuan pemerintah yang seharusnya benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh petani,” tegasnya.
Menurut Lulung, masyarakat berhak mengetahui bagaimana bantuan publik dikelola, disalurkan, dan dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai persoalan selesai hanya karena ada pengembalian uang, sementara pertanyaan mengenai proses pengadaan, distribusi, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab belum sepenuhnya terjawab. Kami ingin ada kejelasan berdasarkan fakta dan hukum,” tutupnya. (*)
















