PALOPO – Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Palopo, Sulawesi Selatan, kembali menjadi sasaran aksi protes keras dari Aliansi Masyarakat Peduli Konsumen BRI Palopo (AMPUNI) pada Senin (3/11/2025).
Massa secara tegas menuntut Direksi BRI Pusat untuk segera mengevaluasi dan mengaudit total kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) dan Cabang Palopo menyusul gelombang keluhan nasabah terkait pelayanan yang tidak manusiawi, dugaan pemotongan dana rekening tanpa persetujuan, serta kasus serius hilangnya Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi agunan.
Koordinator AMPUNI, Rival R, dalam orasinya menegaskan bahwa praktik-praktik tersebut mencoreng citra BRI sebagai bank rakyat.
“Kami meminta BRI kembali menjadi bank yang benar-benar melayani rakyat dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan proporsional, bukan hanya mengejar target dan mengabaikan kesulitan nasabah,” ujarnya dengan lantang di depan kantor cabang.
Salah satu kasus paling mencuat adalah pengalaman Syamsuriadi, seorang petani nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI asal Salubattang.
Syamsuriadi menceritakan bahwa rumahnya yang diagunkan mendapat perlakuan intimidatif dari petugas BRI. Ancaman pengosongan rumah secara lisan dilayangkan hanya karena keterlambatan angsuran kedua. Ironisnya, keterlambatan ini disebabkan oleh kondisi darurat: dana hasil panen terpakai untuk biaya pengobatan Syamsuriadi yang jatuh sakit.
“Angsuran kedua telat karena saya sakit parah. Dana yang ada habis untuk rumah sakit. Tapi petugas BRI tetap mendesak saya mengosongkan rumah dan memberikan Surat Peringatan I,” cerita Syamsuriadi.
Selain kasus Syamsuriadi, AMPUNI mencatat puluhan laporan serupa: praktik pemotongan saldo rekening tanpa izin nasabah dan yang paling krusial adalah sertifikat tanah agunan yang hilang.
“Kami mendesak keras direksi BRI segera melakukan audit internal, mengusut tuntas hilangnya SHM, dan mengembalikan penuh hak-hak nasabah yang dirugikan,” tegas Rival.
AMPUNI telah menjadwalkan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo untuk memperkuat desakan ini. Rencananya, DPRD akan memanggil perwakilan BRI Cabang Palopo untuk dimintai pertanggungjawaban langsung. Aksi berlangsung tertib di bawah pengamanan ketat kepolisian.
Namun, hingga berita ini diturunkan, manajemen BRI Cabang Palopo masih bungkam dan belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan serius ini. (FSL)
