MAKASSAR – Genderang perang terhadap dugaan praktik lancung di lingkup Pemerintahan Kabupaten Soppeng resmi ditabuh. Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Elemen Masyarakat di bawah komando Elang Timur Indonesia mengepung Markas Polda Sulawesi Selatan, Senin (2/2/2026). Mereka menuntut pengusutan tuntas atas dugaan aroma busuk “fee” proyek dalam pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2025.
Tidak sekadar berorasi, aksi ini berlanjut pada langkah hukum konkret. Koalisi resmi melaporkan temuan mereka melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Tipikor Polda Sulsel, lengkap dengan tumpukan dokumen pendukung sebagai amunisi penyelidikan.
Koordinator Pengaduan, Andi Lulung—yang akrab disapa Panglima—menegaskan bahwa laporan ini adalah bukti nyata peran sipil dalam menghalau perampokan uang negara di daerah.
“Kami tidak datang membawa pepesan kosong. Dokumen pengadaan, jejak digital, dan laporan hasil investigasi sepanjang 2025 telah kami serahkan. Sekarang, bola panas ada di tangan Polda Sulsel. Publik menunggu nyali aparat,” tegas Andi Lulung dalam keterangannya, Rabu malam (4/2/2026).
Laporan tersebut membedah maraknya isu permintaan upeti proyek yang menghantui berbagai sektor strategis di Soppeng, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Mirisnya, praktik ini diduga menyusup baik melalui mekanisme lelang maupun e-katalog.
Koalisi menyoroti sikap diam seribu bahasa dari pimpinan daerah Soppeng di tengah gejolak isu yang merusak kepercayaan publik ini.
“Sederhana saja: mengapa kepala daerah bungkam saat isu setoran ini berulang kali mencuat? Diamnya otoritas adalah tanda tanya besar bagi rakyat,” cecar Panglima.
Beberapa poin krusial yang akan dilaporkan antara lain:
* Proyek Smart Board Rp10 Miliar: Dinilai sebagai pemborosan tak masuk akal di saat sekolah-sekolah di Soppeng masih merintih karena kekurangan meja, kursi, dan buku pelajaran.
* Bantuan Seragam Sekolah: Anggaran miliaran rupiah yang distribusinya dinilai serampangan dan tidak menyentuh kebutuhan riil siswa.
* Skandal Alsintan: Bantuan alat mesin pertanian senilai puluhan miliar yang diduga salah sasaran dan sarat kepentingan.
“Ini soal akal sehat. Jangan bicara teknologi tinggi jika kebutuhan dasar rakyat masih terbengkalai. Saat uang rakyat digelontorkan secara masif, pengawasannya pun harus ekstra ketat,” tambahnya.
Andi Lulung, yang juga menjabat Ketua Koalisi Integritas Indonesia (KII), memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan laporan ini mengendap. Jika penanganan di tingkat daerah dinilai stagnan, Elang Timur Indonesia bersiap membawa kasus ini ke level nasional.
“Kami akan mengawal ini secara konstitusional. Dalam waktu dekat, kami berencana menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta untuk memperluas pengawasan. Publik Soppeng tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian melawan dugaan gurita korupsi ini,” tutupnya sembari menunjukkan bukti lapor resmi.
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Kabupaten Soppeng belum memberikan pernyataan resmi terkait pelaporan massal ini. (FSL)
