JAKARTA – Skema penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia dipastikan bakal mengalami perubahan besar. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, membeberkan bahwa ke depan pemerintah tidak lagi membagikan subsidi dalam bentuk barang, melainkan dialihkan menjadi transfer tunai (cash transfer) senilai Rp5,4 juta per orang.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut setelah melangsungkan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).
“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kita kumpulkan bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” ujar Luhut.
Untuk merealisasikan target tersebut, Luhut menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengakselerasi transformasi digital lewat pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi ini diproyeksikan menjadi pilar utama dalam pengelolaan data nasional demi menjamin seluruh program bantuan pemerintah jatuh ke tangan yang tepat.
Perubahan orientasi subsidi dari berbasis komoditas menjadi berbasis individu penerima manfaat ini juga tidak hanya menyasar sektor bansos. Pemerintah berencana menerapkan sistem data tunggal bertenaga AI ini untuk menyokong sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Melalui sentuhan teknologi AI, pemerintah optimistis dapat mengantongi profil pelaku usaha secara lebih menyeluruh (komprehensif). Alhasil, formulasi kebijakan bantuan modal maupun program pendampingan usaha bisa dirancang dengan jauh lebih akurat.
“Dan ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita akan bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena teknologi,” tambahnya.
Dengan jumlah populasi yang diprediksi menembus angka 300 juta jiwa dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara terbesar yang mengimplementasikan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara terpadu. Langkah ini dinilai sangat strategis untuk mendongkrak mutu pelayanan publik.
Sistem digital terintegrasi ini juga memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan jalannya program dan layanan masyarakat secara langsung (real time), mulai dari tahap pemutakhiran data hingga eksekusi di lapangan. Hal ini diharapkan mampu mendongkrak transparansi dan efektivitas jalannya roda pemerintahan.
“Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini,” kata Luhut dengan optimis.
Di akhir penjelasannya, Luhut memberikan apresiasi tinggi karena platform digital mutakhir ini sepenuhnya dirancang dan dikembangkan oleh talenta-talenta dalam negeri. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa sumber daya manusia (SDM) Indonesia mampu menciptakan teknologi mumpuni demi mendukung transformasi birokrasi.
“Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia,” pungkasnya. (IDR/HZR)
