MAKASSAR – Ketua Umum Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI RI), Arham MSi La Palellung, mengecam keras pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang menggunakan frasa “halal darahnya” ketika menyinggung media dan jurnalis yang mengkritik pemerintah daerah, meskipun telah menjalin kontrak kerja sama publikasi dengan Pemkot Parepare,.
Hal tersebut ditanggapi Ketum AMJI RI, Jumat (13/11/2026) melalui telepon di Makassar
Menurut Arham, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan media online yang beredar, pernyataan tersebut bukan sekadar persoalan pemilihan kata, melainkan menyangkut cara seorang pejabat publik memandang kemerdekaan pers dan fungsi kontrol sosial dalam sistem demokrasi.
“Pemimpin seperti apa yang melontarkan pernyataan ‘halal darahnya’ hanya karena ada media yang melakukan kritik terhadap pemerintah? Lebih ironis lagi, membawa-bawa istilah agama untuk merespons persoalan hubungan pemerintah dengan pers. Agama tidak semestinya dijadikan pembenaran untuk melontarkan ungkapan yang berpotensi mengintimidasi profesi wartawan,” tegas Arham.
Ia menilai, seorang kepala daerah semestinya memahami kedudukan pers dalam negara demokrasi. Kritik media terhadap kebijakan pemerintah bukan tindakan permusuhan, apalagi bentuk pembangkangan terhadap kepala daerah. Pers memiliki mandat untuk menyampaikan informasi, melakukan pengawasan, memberikan kritik, dan mengoreksi penyelenggaraan pemerintahan.
Arham juga mengingatkan Wali Kota Parepare agar tidak keliru memahami hubungan kerja sama publikasi antara pemerintah daerah dan perusahaan pers.
Menurutnya, anggaran kerja sama media bersumber dari keuangan negara atau keuangan daerah yang pengelolaannya harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran tersebut bukan uang pribadi wali kota, bukan pula pemberian pribadi seorang pejabat kepada wartawan.
“Kalau ada wartawan atau perusahaan media yang menjalin kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah, harus dipahami bahwa anggarannya bersumber dari keuangan negara. Itu bukan uang pribadi wali kota. Jangan kemudian merasa memiliki kewenangan untuk mengatur sikap redaksional media hanya karena ada kontrak kerja sama,” ujarnya.
Ia menegaskan, kontrak kerja sama publikasi tidak dapat ditafsirkan sebagai kewajiban bagi media untuk menghentikan kritik terhadap pemerintah.
“Kontrak itu mengatur hubungan kerja sama dan kewajiban profesional sesuai perjanjian. Bukan berarti jurnalis harus membungkam diri, bukan berarti media wajib memuji pemerintah, dan bukan berarti redaksi kehilangan independensinya. Jangan mencampuradukkan urusan administrasi kerja sama dengan kemerdekaan pers.”
Arham menambahkan, perusahaan pers tetap memiliki tanggung jawab menjalankan kegiatan jurnalistik berdasarkan fakta, verifikasi, Kode Etik Jurnalistik, dan kepentingan publik. Sebaliknya, pemerintah juga wajib menghormati independensi redaksi.
“Kalau pemberitaan dianggap keliru, gunakan hak jawab, hak koreksi, atau mekanisme yang tersedia melalui Dewan Pers. Jangan mempertontonkan sikap yang justru berpotensi membuat wartawan takut menjalankan tugas jurnalistiknya,” lanjutnya.
Kepala Daerah haru siap diawasi, bukan hanya ingin di puji
Lebih jauh, Ketua Umum AMJI RI tersebut mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah merupakan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap kebijakan, penggunaan anggaran, pelaksanaan program, hingga keputusan pemerintahan harus terbuka terhadap pengawasan masyarakat dan pers.
Menurut Arham, seorang pemimpin tidak boleh hanya menghendaki pemberitaan positif, tetapi menolak pemberitaan kritis. Pemerintahan yang sehat justru membutuhkan pers yang independen agar berbagai persoalan dapat diketahui dan dikoreksi sebelum berkembang menjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
“Jangan hanya senang ketika media memberitakan keberhasilan pemerintah, tetapi marah ketika media mempertanyakan kebijakan dan penggunaan anggaran. Kekuasaan itu harus diawasi. Tidak ada kepala daerah yang memiliki kekebalan dari kritik publik,” tegasnya.
Ia juga meminta agar pernyataan tersebut diklarifikasi secara terbuka oleh Wali Kota Parepare dan tidak dibiarkan berkembang menjadi preseden buruk dalam hubungan pemerintah daerah dengan insan pers.
Wartawan di Parepare Jangan Kendur Mengawasi Kekuasaan
Pada kesempatan tersebut, Arham secara khusus menyerukan kepada seluruh rekan wartawan, perusahaan media, dan insan pers di Kota Parepare agar tetap menjalankan fungsi jurnalistik secara independen dan profesional.
Ia meminta agar dinamika kontroversi tersebut tidak membuat wartawan kehilangan keberanian dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Saya meminta kepada seluruh rekan-rekan wartawan, khususnya di Kota Parepare, jangan pernah berhenti menjalankan fungsi kontrol sosial. Awasi kepemimpinan wali kota, cermati setiap kebijakan, telusuri penggunaan APBD, kawal proyek-proyek pemerintah, dan beritakan setiap persoalan yang memang memiliki dasar fakta dan kepentingan publik,” serunya.
“Jangan biarkan kekuasaan berjalan tanpa pengawasan. Jangan pula membiarkan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan luput dari perhatian hanya karena ada tekanan, ancaman, atau kepentingan kerja sama.”
Namun demikian, Arham menekankan bahwa keberanian pers harus berjalan beriringan dengan profesionalisme. Setiap dugaan penyimpangan harus didukung data, dokumen, konfirmasi, dan verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, AMJI RI akan terus mendorong terciptanya iklim kebebasan pers yang sehat, sekaligus memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja tanpa intimidasi dan tekanan dari pihak mana pun.
“Pers bukan musuh pemerintah. Tetapi pers juga bukan pelayan kekuasaan. Kami tidak meminta pejabat untuk selalu menyetujui pemberitaan media. Kami hanya meminta agar mereka menghormati hak masyarakat untuk mengetahui dan menghormati kemerdekaan pers yang dijamin undang-undang.”
“Ingat, jabatan itu sementara, tetapi pertanggungjawaban atas penggunaan kekuasaan akan selalu melekat. Jangan alergi terhadap kritik, sebab yang harus ditakuti oleh seorang pemimpin bukanlah pemberitaan kritis, melainkan ketika kekuasaan tidak lagi bersedia diawasi,” tutup Arham. (*)
