TAKALAR – Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dibidik menjadi salah satu daerah percontohan dalam penguatan dan pemajuan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Republik Indonesia, Mugiyanto Sipin, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Takalar, Minggu (9/8/2026).
Mugiyanto Sipin disambut langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, bersama Sekretaris Daerah Takalar, Asisten Pemerintahan, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP), serta Ketua TP-PKK Kabupaten Takalar.
Pertemuan berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Takalar yang berlokasi di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar, khususnya dalam memastikan nilai-nilai HAM diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen HAM mendorong Takalar agar mampu menjadi role model dalam penerapan dan penguatan nilai-nilai HAM di tingkat daerah.
“Kami mendorong Kabupaten Takalar menjadi salah satu role model dalam penguatan hak asasi manusia di daerah,” kata Mugiyanto.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan pemenuhan sekaligus perlindungan hak masyarakat. Pemda, lanjut Mugiyanto, merupakan ujung tombak karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat melalui berbagai sektor pelayanan publik.
Mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi, perlindungan sosial, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seluruhnya memiliki keterkaitan erat dengan pemenuhan HAM.
Oleh karena itu, penerapan prinsip HAM tidak cukup hanya melalui kebijakan di tingkat pusat. Dibutuhkan komitmen pemerintah daerah serta kolaborasi berbagai pihak agar kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Kementerian HAM Siap Perkuat Kerja Sama dengan Takalar
Mugiyanto juga menegaskan komitmen Kementerian HAM untuk meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Takalar.
“Ke depan, kami akan meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penguatan dan pemajuan hak asasi manusia,” ujarnya.
Kerja sama tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan pemerintah daerah yang semakin memperhatikan pemenuhan hak-hak masyarakat.
Menurut Mugiyanto, pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan, mudah diakses, dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, HAM tidak hanya menjadi konsep atau slogan, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Sementara itu, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyambut baik kunjungan Wamen HAM ke wilayahnya. Daeng Manye menegaskan bahwa Pemkab Takalar memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah memastikan masyarakat memperoleh hak-haknya secara adil.
“Pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Daeng Manye, menegaskan komitmen Pemkab Takalar dalam memperkuat pelayanan publik.
Kunjungan Wamen HAM ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mempererat kolaborasi antara Kementerian HAM dan Pemerintah Kabupaten Takalar.
Dengan sinergi tersebut, Takalar diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi contoh penerapan nilai-nilai HAM di tingkat daerah.
Jika komitmen itu diwujudkan melalui kebijakan dan pelayanan nyata, Takalar berpeluang tampil sebagai salah satu daerah yang mampu membuktikan bahwa pembangunan dan penghormatan terhadap HAM dapat berjalan beriringan. (HSN)
