TAKALAR – Setelah melewati berbagai tahapan dan mekanisme yang berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar mulai membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Ketiga rancangan aturan tersebut meliputi Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Ranperda tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Kabupaten Takalar; serta Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
Pembentukan Pansus tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal. Rapat ini dihadiri oleh para anggota DPRD, Wakil Bupati Takalar Hengky Yasin, Sekretaris Daerah Takalar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Takalar.
Agenda rapat paripurna mencakup penyampaian pendapat Bupati terhadap tiga Ranperda, tanggapan dan/atau jawaban fraksi-fraksi atas pendapat Bupati, serta pembentukan tiga Pansus untuk membahas masing-masing Ranperda secara mendalam. Dalam sidang tersebut, seluruh fraksi menyatakan sepakat untuk melanjutkan pembahasan ketiga Ranperda ke tahap selanjutnya.
Khusus pada Pansus Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah, anggota DPRD dari Fraksi PKB, H. Hilal Hamzah Hisbul Sajadah, resmi masuk dalam susunan keanggotaan.
Hal tersebut dibenarkan langsung oleh H. Hilal Hamzah Hisbul Sajadah saat dikonfirmasi oleh awak media, Rabu (11/11/2026).
“Setelah Rapat Paripurna tadi, kami langsung membentuk struktur Pansus Ranperda tentang Penanggulangan Bencana,” ujar H. Hilal Hamzah Hisbul Sajadah.
Ia menjelaskan, Pansus nantinya akan bertugas melakukan pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Takalar, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bagian Hukum Setda, serta OPD terkait lainnya.
Selain pembahasan teknis, Pansus juga akan melaksanakan serangkaian agenda seperti konsultasi, studi komparasi, hingga uji publik. Langkah ini dilakukan untuk menyerap masukan langsung dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan akademisi.
“Langkah ini penting agar Ranperda yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” tambahnya.
Setelah seluruh proses pembahasan di tingkat Pansus rampung, hasilnya akan dilaporkan kembali dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan akhir dari seluruh fraksi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). (HSN)
