PINRANG – Pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, dugaan penyalahgunaan barcode pembelian BBM subsidi mencuat di SPBU 7491219 Sawitto Rubae.
Seorang warga Alitta, Kabupaten Pinrang, bernama Kadir, mengaku kerap tidak mendapatkan jatah BBM bersubsidi saat mengantre di SPBU tersebut. Ironisnya, ketika tiba gilirannya mengisi, petugas justru menyampaikan bahwa kuota berdasarkan barcode kendaraannya telah habis atau sudah digunakan.
“Saya kesal karena setiap saya datang antre mengisi BBM, pada saat tiba giliran, eh, ternyata katanya sudah terpakai [habis],” ungkap Kadir kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Persoalan ini menjadi serius lantaran Kadir mengaku tidak pernah melakukan pengisian sebagaimana tercatat dalam sistem. Padahal, barcode tersebut merupakan identitas pembelian BBM subsidi resmi untuk mobil Mitsubishi Triton miliknya.
Pengawas Akui Ada Transaksi dan Kelalaian Operator
Saat dikonfirmasi, Pengawas SPBU 7491219, Borahima alias Bram, mengaku telah mendeteksi transaksi pengisian BBM menggunakan barcode yang terdaftar atas kendaraan Mitsubishi Triton milik Kadir.
Menurut Bram, kendaraan dengan nomor polisi yang dimaksud telah melakukan pengisian sekitar pukul 10.00 WITA pada hari yang sama, dengan volume sekitar 33 liter. Berdasarkan catatan sistem, kuota kendaraan tersebut bahkan masih tersisa 26 liter.
“Hari ini mobil dengan pelat dimaksud sudah mengisi tadi pagi sekitar pukul 10.00 WITA sekitar 33 liter, masih tersisa 26 liter,” jelas Bram.
Namun, keterangan tersebut justru memunculkan persoalan baru. Pemilik barcode mengaku tidak pernah merasa mengisi, sementara sistem SPBU justru mencatat adanya transaksi atas identitas kendaraan miliknya. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa barcode pembelian BBM subsidi telah disalahgunakan atau digandakan oleh pihak lain untuk meraup keuntungan pribadi.
Bram tidak menampik kemungkinan praktik tersebut dilakukan oleh para pelangsir BBM. Ia menduga pelaku menggunakan barcode serupa dengan memanipulasi atau menyesuaikan pelat nomor kendaraan agar menyerupai kendaraan yang terdaftar.
“Itulah, mungkin karena ulah pelangsir, barcode itu digandakan lalu masuk membeli dengan pelat mobil yang sama,” ujarnya.
“Saya segera telusuri siapa yang menggunakan barcode tersebut, termasuk jika ada operator yang terlibat dan ketahuan. Saya janji akan memberikan sanksi tegas dan ganti rugi,” imbuh Bram.
Di sisi lain, Kadir mengaku barcode kendaraannya dibuat oleh orang lain, bukan diurus sendiri. Fakta ini tentu perlu ditelusuri lebih dalam untuk memastikan bagaimana proses pendaftaran, penguasaan, hingga pengamanan barcode tersebut.
Disparitas Harga dan Dugaan Permainan Pelangsir
Disparitas harga yang cukup tinggi antara BBM subsidi dan BBM industri diduga menjadi pemicu utama maraknya praktik pelangsiran. Selisih harga tersebut kerap dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk membeli BBM subsidi secara ilegal, lalu menimbun dan menyalurkannya kembali demi keuntungan sepihak.
Dalam situasi seperti ini, konsumen yang benar-benar berhak justru menjadi korban utama. Mereka harus menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengantre, tetapi pulang dengan tangan hampa karena kuota pada barcode kendaraannya telah dihabiskan oleh oknum tak dikenal. Jika dugaan penggandaan barcode ini benar, sistem verifikasi dan pengawasan di tingkat SPBU patut dievaluasi secara menyeluruh.
LSM Soroti Pola Antrean Truk di SPBU Pinrang
Sorotan terhadap maraknya praktik pelangsiran BBM bersubsidi juga datang dari pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM), Syarifah. Ia menilai indikasi praktik kotor di sejumlah SPBU Kabupaten Pinrang perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum dan instansi terkait. Menurutnya, para pelangsir kini semakin berani dan merasa kebal hukum.
Syarifah mengungkapkan, sekitar dua pekan sebelumnya, ketika beredar informasi bahwa tim dari Polda Sulawesi Selatan akan turun melakukan pemantauan langsung ke lapangan, kondisi sejumlah SPBU justru mendadak sepi tanpa antrean. Namun, begitu situasi dirasa aman, antrean kendaraan—khususnya truk—kembali mengular di berbagai SPBU.
“Ada apa ini? Saat tim dari Polda dikabarkan turun, SPBU langsung lengang. Tapi setelah dirasa aman, antrean kembali terjadi. Padahal, seharusnya kan tidak seperti itu,” beber Syarifah.
Ia mencontohkan kondisi di SPBU Menro, Kabupaten Pinrang, pada Rabu malam (7/11/2026). Saat itu, sejumlah truk terlihat berdesakan mengantre BBM. Menurutnya, kejanggalan pola semacam ini harus diusut tuntas agar pengawasan distribusi BBM bersubsidi tidak bersifat seremonial atau sekadar “musiman” saat ada kabar kedatangan tim pemeriksa.
Pertamina dan Aparat Diminta Turun Tangan
Kasus yang menimpa Kadir harus dijadikan pintu masuk untuk membenahi sistem pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, baik di SPBU 7491219 Sawitto Rubae maupun SPBU lainnya di Kabupaten Pinrang.
PT Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang bertanggung jawab atas distribusi energi wajib menelusuri riwayat transaksi barcode milik Kadir—mulai dari waktu pengisian, volume BBM, nomor polisi kendaraan yang terekam CCTV, hingga bukti verifikasi operator di lapangan.
Persoalan ini bukan sekadar antrean panjang atau kuota yang habis, melainkan menyangkut hak konsumen yang dirampas dan subsidi negara yang dikorupsi oleh oknum tak bertanggung jawab.
Publik kini menunggu kejelasan: bagaimana mungkin sebuah kendaraan tercatat melakukan pengisian, sementara pemilik aslinya tidak pernah datang ke SPBU? Apakah ini murni kelalaian petugas, ataukah ada pembiaran yang disengaja demi melanggengkan praktik pelangsiran?
Jika celah pengawasan ini terus dibiarkan tanpa evaluasi yang tegas, penyalahgunaan BBM bersubsidi akan terus berulang dan merugikan masyarakat luas. Apa yang dirasakan Kadir sungguh sangat mengecewakan: sudah lelah mengantre panjang, haknya justru raib akibat ulah pencatut barcode, sementara petugas SPBU seolah lepas tangan tanpa memberikan solusi berarti. (*)
