TAKALAR – Aliansi Takalar Menggugat kembali menjadi sorotan publik setelah mencuatnya tuntutan yang dinilai sangat ringan terhadap anggota dewan, Israwati. Ia hanya dituntut satu bulan penjara dalam kasus yang menyeret namanya. Tuntutan tersebut sontak memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama masyarakat yang menilai adanya ketimpangan dalam penegakan hukum.
Sebagai seorang pejabat publik, Israwati seharusnya menjadi contoh dalam menjunjung tinggi hukum dan kepercayaan rakyat. Namun, ketika dugaan pelanggaran terkait penipuan terhadap masyarakat justru berujung pada tuntutan yang begitu ringan, publik mulai mempertanyakan: apakah hukum benar-benar berdiri tegak, atau justru tunduk di bawah bayang-bayang kekuasaan? Pertanyaan ini semakin menguat melihat realitas di mana masyarakat kecil kerap menghadapi hukuman berat, sementara pejabat publik terkesan mendapatkan keringanan.
Baca juga: Ujian Integritas PN Takalar: Aktivis Desak Kasus Penipuan Anggota DPRD Diusut Tanpa Pandang Bulu
Aktivis Aliansi Takalar Menggugat, Abdul Salam, hadir langsung memantau jalannya persidangan. Meski memilih untuk tidak bersuara di dalam ruang sidang dan menyerap seluruh dinamika dengan tenang, di balik sikap diamnya tersimpan kegelisahan yang mendalam. Menurutnya, tuntutan satu bulan terhadap seorang pejabat publik bukan hanya mengecewakan, tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar mengenai keseriusan aparat penegak hukum.
“Saya hadir langsung di ruang sidang dan melihat proses persidangan, tapi dalam hati saya bertanya-tanya: kenapa hanya satu bulan? Apakah ini bentuk keadilan, atau justru bukti bahwa hukum bisa dilunakkan ketika berhadapan dengan kekuasaan?” ungkap Abdul Salam.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kasus yang menjerat Israwati bukan perkara sepele. Dugaan penipuan merupakan tindakan yang berdampak langsung terhadap kepercayaan publik. Jika tidak ditangani secara tegas, hal ini berpotensi menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum di daerah.
Aliansi Takalar Menggugat menilai bahwa tuntutan ringan ini dapat mencederai rasa keadilan. Mereka khawatir akan muncul anggapan bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Fenomena ini juga berpotensi memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum; seolah jabatan dan kekuasaan dapat menjadi tameng untuk menghindari konsekuensi hukum.
Dalam konteks ini, Aliansi Takalar Menggugat menegaskan beberapa sikap penting:
* Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan tanpa intervensi.
* Pejabat publik harus mendapatkan hukuman yang lebih tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum.
* Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam proses hukum, siapa pun pelakunya.
* Keadilan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya menjadi formalitas prosedural.
Abdul Salam menaruh harapan besar kepada majelis hakim yang akan menjatuhkan vonis. Ia mendesak agar hakim menjatuhkan pidana murni tanpa keringanan sehingga memberikan efek jera yang nyata.
“Kami berharap pada saat putusan nanti, hakim bisa memberikan pidana murni. Harus ada efek jera karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat. Jangan sampai hukum terlihat lemah di hadapan kekuasaan,” tegasnya.
Pada akhirnya, kasus ini menjadi ujian besar bagi wajah hukum di Takalar: apakah ia akan berdiri tegak membela keadilan, atau justru kembali tunduk di bawah bayang-bayang kekuasaan. (HSN)
