TAKALAR – Digitalisasi pelayanan publik di tingkat kelurahan tak cukup hanya dengan menghadirkan aplikasi atau perangkat elektronik. Ukuran keberhasilannya justru terletak pada satu hal: apakah warga benar-benar merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan?
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu pokok bahasan dalam program Takalar Cepat Menyapa bertema “Digitalisasi di Kelurahan” yang disiarkan langsung dari Studio Radio Suara Lipang Bajeng (SLIBE) 98.8 FM, Selasa (11/8/2026) pukul 10.00 WITA.
Lurah Sombalabella, Muhammad Ali, S.Sos., hadir sebagai narasumber. Bersama host Nur Dewi, ia membahas pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan sekaligus mengurai tantangan digitalisasi di tingkat kelurahan.
Menurut Muhammad Ali, digitalisasi tidak boleh berhenti pada penggunaan perangkat teknologi semata, melainkan harus memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
“Digitalisasi pelayanan bukan sekadar bagaimana kita menggunakan teknologi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat justru dibuat lebih sulit karena proses digitalisasi,” ujar Muhammad Ali.
Pembahasan tidak sekadar menyoroti apakah kelurahan telah menggunakan teknologi atau belum. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana teknologi tersebut mampu memangkas proses birokrasi dan memudahkan warga. Muhammad Ali menekankan bahwa pelayanan publik harus tetap menempatkan masyarakat sebagai pusat dari setiap inovasi.
“Yang kita kejar bukan hanya pelayanan yang terlihat modern, melainkan pelayanan yang cepat, jelas, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Teknologi harus menjadi alat untuk memperbaiki pelayanan,” tegasnya.
Idealnya, digitalisasi memudahkan masyarakat memperoleh informasi, memahami prosedur, memantau proses layanan, serta mendapatkan kepastian waktu dan persyaratan. Transparansi dan kesiapan aparatur dalam merespons kebutuhan warga menjadi kunci utama transformasi tersebut.
Kendati demikian, digitalisasi pelayanan publik bukan tanpa kendala. Ketersediaan jaringan internet, sarana pendukung, kompetensi aparatur, keamanan data, hingga tingkat literasi digital masyarakat menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak awal.
Di sisi lain, masih ada warga yang belum terbiasa atau tidak memiliki akses memadai terhadap layanan digital. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan perlu memastikan bahwa transformasi ini tidak menghilangkan akses terhadap pelayanan konvensional.
“Kita tidak boleh berpikir bahwa semua warga sudah siap dengan layanan digital. Masih ada masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Karena itu, pelayanan harus tetap inklusif. Digitalisasi harus menjadi jembatan, bukan tembok baru bagi masyarakat,” tutur Muhammad Ali.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM). Teknologi yang canggih harus dibarengi dengan aparatur yang mampu mengoperasikannya sekaligus memahami kebutuhan warga.
“Aparatur juga harus beradaptasi. Jangan sampai teknologinya sudah maju, tetapi cara kita memberikan pelayanan masih menggunakan pola lama. Keduanya harus berjalan selaras,” lanjutnya.
Talkshow ini sekaligus menjadi ruang interaktif bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, dan masukan terkait pelayanan publik berbasis digital. Melalui keterlibatan warga, pemerintah kelurahan dapat mengevaluasi apakah inovasi yang diterapkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Masyarakat dapat menyimak siaran ulang atau siaran langsung program ini melalui akun Facebook SLIBE 98.8 FM dan TikTok @pemkab_takalarofficial.
Pada akhirnya, dari studio radio tersebut, pesan utama yang disampaikan bukan sekadar soal canggihnya aplikasi. Ada ukuran yang jauh lebih mendasar: apakah digitalisasi benar-benar membuat pelayanan warga menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan berdampak nyata. (HSN)
